Judul 2 (Tugas Softskill Akuntansi Internasional)

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA (DI AMERIKA, MEKSIKO JEPANG, CINA, DAN INDIA)

Sistem Akuntansi Keuangan Negara

IFRS diterbitkan oleh International Accounting Standar Committee (IASC) yang sekarang berubah nama menjadi International Acounting Standar Board (IASB). Tujuan IASB adalah untuk merumuskan dan menerbitkan standar standar akuntansi yang akan diamati dalam penyajian laporan keuangan dan untuk mempromosikan seluruh penerimaan dan ketaatan mereka di dunia (Schroeder,dkk.,2009:82-83). Antara tahun 1973 sampai dengan 2001

IASB menerbitkan International Accounting Standards (IAS). Kemudian IAS disepakati sebagai standar akuntansi internasional yang diharapkan dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan laporan keuangan yang berskala global. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya IFRS (Choi, 2005). Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS).

IASB menghadapi sebuah dilema yaitu ketika hampir seluruh negara di dunia membutuhkan suatu standar yang berskala global (karena pesatnya perkembangan kegiatan pasar modal), namun di lain pihak negara-negara tersebut masih sulit untuk melepaskan diri dari standar yang ada di negara masing-masing.

Sehingga Pada Tahun 1987 IASB melakukan pendekatan kepada International Organization of Securities and Exchanges Commission (IOSCO), sebuah badan organisasi pengawas pasar dunia yang sangat berpengaruh. Tahun 2000 IOSCO kemudian bersedia menerima IAS dengan syarat bahwa IASB harus menghilangkan beberapa alternatif pilihan agar suatu laporan  keuangan  lebih  mudah  diperbandingkan.  Kelemahan  utama  IAS  pada  saat  itu  adalah  seringkali memberikan beberapa alternatif untuk masalah tertentu (Kartikahadi, 2012:22).

Perjuangan IASB menemukan titik terang ketika pada bulan Juni 2000  European Union mengadopsi IAS/IFRS  dan  mewajibkan  semua  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Eropa  untuk  menyusun  laporan keuangan berdasarkan IAS/IFRS. Pengadopsian IFRS kemudian diikuti oleh negara lain di berbagai belahan dunia. Di Uni Eropa dan Afrika Selatan proses pelaksanaan IFRS dimulai pada bulan Januari 2005 dan di Selandia Baru dimana adopsi IFRS direncanakan mulai Januari 2007 (Jones dan Higgins, 2006:632).

Perusahaan mana yang memiliki kinerja yang baik. Anderson (1993) menyatakan bahwa dengan menggunakan IFRS dapat mengaktifkan lintas-perbatasan investasi dan memfasilitasi aliran dan akses ke pasar global. Manfaat selanjutnya  adalah  meminimalkan  keberagaman,  kompleksitas,  dan  kemungkinan  kesalahan  dalam  proses pelaporan keuangan.

Teknologi informasi yang berkembang pesat membuat informasi lebih mudah tersedia bagi seluruh dunia. Pesatnya teknologi informasi ini merupakan akses bagi banyak investor untuk memasuki pasar modal di seluruh dunia, yang tidak terhalangi oleh batasan negara, misalnya investor dari Belanda bisa dengan mudah berinvestasi di Jepang, Amerika, atau bahkan Indonesia. Kebutuhan akan informasi yang mudah tersedia ini tidak bisa terpenuhi apabila perusahaan-perusahaan masih memakai prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Amerika memakai United Stated Generally Accepted Accounting Standard (US-GAAP) dari Financial Accounting Standards Board (FASB), Indonesia memakai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sedangkan Uni Eropa memakai IAS (International Accounting Standards) dari IASB (International Accounting Standards Board).

A.    Benua Amerika

1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Amerika

Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan/FASB), hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik Bersertifikat. Amerika menganut Comon Law, sehingga pengaturannya dilakukan oleh swasta (FASB), dan disahkan oleh SEC.

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan, laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secar umum. Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan Amerika yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan yang melebihi 50 persen dari saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan interim (kuartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat. Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding.

2.      Sistem Akuntansi Keuangan di Meksiko

Meksiko merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia dan negara dengan penduduk terbanyak kedua di Amerika Latin. Meksiko memiliki perekonomian pasar bebas. Pengaruh AS atas perekonomian Meksiko meluas ke bidang akuntansi. Hukum komersial Meksiko dan hukum pajak penghasilan berisi ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan ringkasan catatan akuntansi tertentu dan penyusunan laporan keuangan, namun pengaruh keduanya terhadap pelaporan keuangan secara umum terbilang minimal. Institut Akuntan Publik Meksiko menerbitkan standar akuntansi dan auditing.

Meskipun hukumnya didasarkan pada hukum sipil, penetapan standar akuntansi di meksiko menggunakan pendekatan Inggris – Amerika atau Anglo Saxon. Prinsip akuntansi meksiko tidak membedakan perusahaan besar dan kecil dan diterapkan untuk seluruh bentuk badan usaha. Namun tingkat keharusan untuk menyusun laporan keuangan dan diaudit berbeda-beda menurut jenis dan ukuran perusahaan. Tahun fiskal perusahaan Meksiko harus bersamaan dengan tahun kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disusun terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan.

3.      Sistem Akuntansi Keuangan di Argentina

Akuntansi yang berlaku di Argentina memenuhi kebutuhan kreditor dan otoritas perpajakan. Hukum dagang Argentina mewajibkan semua perusahaan membuat laporan tahunan, sementara perusahaan publik diwajibkan menerbitkan laporan kartalan.

Standar akuntansi Argentina ditetapkan oleh Argentine Federation of Expert Council in Economies (FACPCE), yang terdiri dari 24 council mewakili jurisdiksi yang berbeda. Tingkat inflasi Argentina di masa lalu sangat tinggi sehingga konsep general price level (GPL) menjadi pertimbangan utama dalam formulasi standar akuntansi. GPL menyesuaikan saldo balance dari laporan keuangan mereka untuk merefleksikan daya beli. Konsep GPL tidak diterima pemerintah. FACPCE membolehkan penggunaan GPL accounting jika tingkat inflasi berada di bawah 8%. FACPCE melakukan harmonisasi standar dengan IFRS.

4.      Sistem Akuntansi Keuangan di Brazil

Tradisi akuntansi Brazil memberikan informasi yang dibutuhkan kreditor dan otoritas pajak. Pemerintahan, undang undang perusahaan, dan aturan perpajakan merupakan hal fundamental dalam sistem akuntansi Brazil. Profesi akuntansi di Brazil perkembangannya tidak sebaik di negara-negara Anglo-Saxon. Organisasi akuntan di Brazil, IBRACON dan Federal Accounting Council menerbitkan standar akuntansi sebagai GAAP yang berlaku di Brazil.

5.      Sistem Akuntansi Keuangan di Columbia

Kehidupan bangsa Amerika latin kebanyakan mengadopsi dari negara yang telah menjajah mereka, termasuk negara Columbia. Columbia tergolong ke dalam negara yang menganut sistem ekonomi liberal. . Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats.  Semua aset yang dimiliki secara pribadi dibebaskan oleh negara karena dasar dari sistem kapitalis liberalis itu sendiri. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi

B.     Benua Eropa

1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Inggris

Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Undang-undang tahun 1981 menetapkan lima prinsip dasar akuntansi : yaitu: (1)Pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual; (2)Pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva, dan kewajiban dinilai secara terpisah ; (3)Prinsip konservatisme; (4)Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan; dan (5)Prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi.

Sistem akuntansi di Inggris lebih mengutamakan pemberian informasi kepada para investor. Pasar sekuritas di Inggris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktek akuntansi. Namun, tidak mendominasi proses peraturan akuntansi.

2.      Sistem Akuntansi Keuangan di Belanda

Regulasi di Belanda tergolong liberal, sehingga tahun 1970 ketika Undang-undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan, Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit wajib. Undang-undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok Studi Akuntansi Tiga Pihak (Tripaartif) (yang digantikan oleh Dewan Pelaporan Tahunan pada Tahun 1981). Dewan pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima (bukan diterima) secara umum, Dewan tersebut memiliki anggota berasal dari tiga kelompok yang berbeda:

a)      Penyusunan laporan keuangan (perusahaan)

b)      Pengguna laporan keuangan (perwakilan serikat buruh dan analis keuangan)

c)      Auditor laporan keuangan (institut Akuntansi Terdaftar Belanda atau NivRA)

Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai kini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki flesibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pos-pos tertentu dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangan dalam ekuitas pemegang saham.

3.      Sistem Akuntansi Keuangan di Rusia

Meskipun situasi ekonomi di Rusia telah meningkat, negara ini berbeda dengan negara transisi  lainnya. Pertama, saham perusahaan baru masih  kecil dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, banyaknya unit prodeksi bergaya soviet lama yang mesih berfungsi meskipun dalam keadaan merugi. Kemampuan negara ini untuk tumbuh berasal dari Sumber Daya Alamnya, contohnya minyak dan gas, lebih jauh mereka mendominasi dengan monopoli lamanya yang tidak berubah.

Dalam Federasi Rusia, pemerintah mempunyai kontrol tunggal atas akuntansinya. Sebagai hasil dari latar belakang negara sosialis. Standar akuntansi Rusia diformulasikan untuk melacak input dan output. Karena itulah standar mencerminkan sedikit tentang nilai dan laba. Perusahaan di Rusia lebih condong merubah laba untuk menghindari pajak dan merubah pendapatan agar terlihat lebih menguntungkan bagi investor.

Umumnya menteri keuangan Rusia membuat ketetapan akuntansi. tetapi, CBRF yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi dan audit untuk bank dan institusi kredit. Sebagai tambahan CBRF memonitor mereka dan meneapkan persyaratan modal minimum.

Pada tahun 2002 perdana menteri Rusia mengumumkan bahwa perusahaan Rusia dan bank harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS pada aawal tahun 2004. lebih spesifik lagi semua pernyataan konsolidasi oleh perusahaan dan bank harus disiapkan dengan IFRS. Laporan keuangan bank individual juga harus disiapkan dengan IFRS tetapi untuk perusahaan individual harus lanjut menggunakan GAAP Rusia.

4.      Sistem Akuntansi Keuangan di Jerman

Tradisi akuntansi di Jerman memberikan preferensi kepada informasi yang dibutuhkan oleh kreditor dan petugas pajak. Hukum perusahaan memberikan pengaruh utama pada akuntansi di Jerman. Sistem hukum di Jerman sangat tersusun rapi karena didasari oleh sistem hukum Roma. Profesi akuntansi relatif kecil di Jerman. Jerman menganut code law, sehingga standar akuntansi di Jerman tergantung pada undang-undang. Akuntansi di Jerman didisain untuk menghitung jumlah penghasilan yang hati-hati (prudent). Standar Akuntansi di Jerman (GASB) diawasi oleh GASC yang didirikan pada 1998, dan bertugas untuk mengembangkan standar Jerman yang cocok dengan standar internasional.

5.      Sistem Akuntansi Keuangan di Republik Ceko

Rep. Ceko mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1993 dan secara bertahap mengikuti polandia dan menggunakan model shock therapy sebagai sebuah upaya untuk berubah menjadi pasar ekonomi. Meskipun berjalan dnegan sukes beberapa tahun pertama, Rep. Ceko mendapatkan masalah dengan mata uangnya pada tahun 1996, yang mana membutuhkan keputusan kebijakan uang ketat. Perekonomian masih menderita karena defisit keuangan besar dan inflasi yang terus meningkat. Tetapi banyak orang merasa Rep. Ceko telah berhasil mentransisi dirinya ke pasar ekonomi, hal ini dibuktikan dengan masuknya mereka ke Uni Eropa pada tahun 2004.

Rep. ceko memperkenalkan sistem akuntansi dan pajak yang baru pada tahun 1993. seperti polandia, standar ini masih dibuat oleh menteri keuangan, tetapi mereka lebih fokus ke standar ekonomi yang dibawa pasar. Rep. Ceko sekarang bekerja untuk menghilangkan perbedaan antara peraturan akuntansi Ceko dengan IFRS menggunakan aturan Ceko.

Seperti Polandia, hak masuk Rep. Ceko ke Uni Eropa merupakan langkah besar untuk negara ini karena persyaratannya yang berat. Sebagai tambahan ini menggambarkan kesuksesan negara ini untuk pasar ekonomi. Meskipun keterpurukan ekonomi masih ada. Sebagai bagian dari Uni Eropa, republik ceko mengadopsi IFRS pada tahun 2005. Tantangan Rep. Ceko pada saat ini adalah untuk bertahan dengan perubahan yang cepat tanpa manajemen senior. Perubahan menuju IFRS membutuhkan banyak perjuangan dari seluruh perusahaan untuk menggunakan sistem baru dalam proses pengungkapan perusahaan.

C.    Benua Asia

1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Jepang

Sistem akuntansi di Jepang didasarkan pada tiga Undang-Undang: Hukum Komersial, Undang-undang pasar modal dan Undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementrian Kehakiman (MOJ), hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar.

Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam undang undang pasar modal yang diatur oleh kementrian keuangan dibuat berdasarkan Undang-undang pasar modal Amerika dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan Amerika setelah perang dunia II Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.

Hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduannya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun, metode ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan.

2.      Sistem Akuntansi Keuangan di Cina

Akuntansi di Cina memiliki sejarah panjang. Berfungsinya akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dimulai pada masa Dinasti Hsiu dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian dikalangan bangsawan. Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian Republik Rakyat Cina yang menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet. Komite Standar akuntansi Cina bertanggungjawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Proses penetapan standar ini mencakup pembagian tugas melakukan penelitian kepada sejumlah gugus tugas. Anggota CASC terdiri dari para ahli yang berasal dari kalangan akademisi, dan kelompok – kelompok utama lainnya yang berhubungan dengan perkembangan akuntansi di Cina. CASC telah menerbitkan standar akuntansi terhadap masalah – masalah seperti laporan arus kas, restrukturisai utang, pendapatan, transaksi nonmoneter, kontijensi dan sewa guna usaha.

3.      Sistem Akuntansi Keuangan di India

Pada tahun 1950-an, >50% masyarakat India berada dalam kemiskinan. Beberapa tahun terakhir, India menunjukkan kemajuan ekonomi signifikan. Hukum murni India berasal dari Inggris sehingga standar akuntansi India berfokus kepada kebutuhan informasi untuk investor. Pada tahun 1949, didirikan Institute of Chartered Accountants (ICAI) sebagai organisasi nasional untuk akuntan di India san Accounting Standard Boards (ASB) sebagai lembaga yang memformulasikan standar akuntansi. Untuk membantu ICAI menjalankan tugasnya membuat dan memodifikasi standar akuntansi di India. ICAI anggota International Federation of Accountants (IFAC) menggunakan dan mempromosikan IFRS untuk mencapai keselarasan standar internasional.

4.      Sistem Akuntansi Keuangan di Korea Selatan

Korea Selatan adalah sebuah Negara di Asia Timur yang memiliki kekuatan ekonomi pasar yang besar dan menempati urutan kelima belas berdasarkan PDB. Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang gemilang dengan nilai ekspornya merupakan terbesar kedelapan di dunia, sementara, nilai impornya terbesar kesebelas. Selain itu Korea Selatan juga termasuk dalam kelompok The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors. Sebagai anggota dari G20, Korea Selatan telah mewajibkan semua perusahaan yang dan lembaga keuangan terdaftar untuk menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuangannya sejak tahun 2011 meskipun sudah terdapat peraturan untuk setiap perusahaan menggunakan IFRS pada tahun 2009. Penggunaan penuh IFRS dilakukan Korea Selatan termasuk Negara yang paling banyak mengacu pada IFRS mengingat tidak hanya perusahaan yang go public, perusahaan privat dan UKM pun banyak yang menggunakan IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya dimana IFRS yang dianut adalah IFRS yang dipublikasikan langsung oleh IASB. Sistem hukum yang dianut oleh Korea Selatan adalah hukum kode (Eropa Continental).  

5.       Sistem Akuntansi Keuangan di Indonesia

Sistem akuntansi di Indonesia menganut sistem akuntansi Belanda karena pernah menjadi koloni Belanda. Ketika Indonesia merdeka pada pertengahan 1900an, standar akuntansi di Indonesia mengacu kepada standar Amerika. 1959, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dibentuk sebagai organisasi akuntan di Indonesia. 1970an, IAI mengadopsi prinsip dan standar akuntansi US GAAP. Sistem akuntansi di Indonesia berfokus pada informasi yang dibutuhkan investor. 1974, IAI membentuk Dewan Standar Akuntansi keuangan (DSAK) untuk menyusun standar akuntansi. 1994, DSAK melakukan harmonisasi standar akuntansi dengan IFRS.

Referensi:

Indhira Kuspratiwi. Pengaruh Konvergensi IFRS dan Kepemilikan Saham Asing Terhadap Konservatisme Akuntansi. Universitas Sebelas Maret.

Dewi Sri Marasanti. Dampak Konvergensi Standar Pelaporan Keuangan Internasional Terhadap Bisnis dan Pendidikan Indonesia. Politeknik Negeri Semarang.

Heri Sukendar, W. Standarisasi, Harmonisasi dan Konvergensi IFRS (International Finance Reporting Standar and Practices). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Nusantara.

Nur Elan Hidayati. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS Atas PSAK No. 22 Pada Perusahaan GO PUBLIC Di Bursa Efek Indonesia. Universitas Negeri Surabaya.

Murnia Ana Sulfia Situmorang. Transisi Menuju IFRS dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan. Universitas Diponegoro.

Tulisan ini untuk memenuhi Tugas Softskill Mata Kuliah Akuntansi Internasional

Nama   : P.E.Ayu

Dosen  : Jessica Barus, SE, MMSI.

Universitas Gunadarma