Kalangan pengusaha menilai perekonomian
Indonesia masih terus bertumbuh. Di tahun politik sekali pun yang
dianggap tahun yang penuh ketidakpastian, ekonomi RI masih terus
bergeliat.
Namun, ada beberapa masalah utama perekonomian
Indonesia yang bakal mengahambat keberlangsungan ekonomi secara umum dan
khususnya dunia usaha.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara
Indonesia (RNI) Persero Ismed Hasan Putro mengatakan, ada 4 masalah
besar yang dapat menghambat perekonomian Indonesia, salah satunya adalah
utang luar negeri Indonesia yang membumbung tinggi.
"Utang luar
negeri kita tinggi sekali lebih dari Rp 2.000 triliun," kata dia saat
ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (23/3/2014).
Selain
masalah utang, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
digelontorkan pemerintah mencapai di atas Rp 300 triliun. Angka ini
sangat membebani pemerintah. Sebaiknya, kata dia, anggaran yang
disediakan untuk subsidi BBM dialihkan untuk infrastruktur yang
membangun.
"Subsidi BBM di atas Rp 300 triliun. Ini harusnya
dialihkan saja ke infrastruktur di Sulawesi misalnya atau Sumatera akan
lebih membangun. Berhenti memperbesar porsi subsidi, subsidi yang
menikmati orang di Jakarta, Jepang dan Korea karena kendaraan mereka
laku," ungkapnya.
Di samping itu, tingginya angka impor pangan di
atas Rp 300 triliun juga menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mandiri pangan."Impor pangan sudah lebih dari Rp 300 triliun. Indonesia sudah
seharusnya tidak bergantung pada impor. Sumber daya alam kita banyak,
mungkin kayak gandum memang kita belum bisa menghasilkan banyak tapi
yang lain-lain seperti beras itu kan kita bisa menghasilkan sendiri,"
terang dia.
Hal lain soal kesenjangan ekonomi. Jurang antara si
kaya dan si miskin terlampau tinggi padahal jarak tempat tinggal tidak
terlalu jauh.
"Jurang kemiskinan masih banyak contohnya di Banten
dan terkaya di Menteng, padahal jarak dari Banten ke Menteng itu tidak
lebih dari 2 jam.
Di Menteng pakai jas yang mahal tapi masih banyak
yang telanjang di Jambi, Papua, ini PR bagi presiden soal kesenjangan
ini bisa diperkecil," jelasnya.
Di tempat yang sama, Chairman
Sahid Group Sukamdani Sahid Gitosardjono meminta kepada pemerintahan
baru untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan
anggaran pendidikan dalam APBN.
"Menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) bukan saja bersaing dalam komoditas tapi juga manusianya.
Jadi pemerintah harus menganggarkan dana pendidikan lebih dari 20% dalam
APBN supaya SDM kita bisa unggul, berbudaya dan bersaing dengan negara
lain," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar