Tugas softskill ke - 4

Waduh, Belanja Negara Bocor?

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran belanja negara yang dialokasikan dalam APBN disinyalir mengalami kebocoran sehingga fungsi APBN untuk mendorong pertumbuhan dan memeratakan perekonomian tidak berjalan efektif.

”Belanja APBN rata-rata mencapai 20 persen atau seperlima dari nominal produk domestik bruto (sekitar Rp 6.000 triliun pada 2010). Namun, peranan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 6-8 persen terhadap PDB. Saya menduga, kebocoran ini mengalir ke konsumsi rumah tangga. Ini terjadi sejak zaman Orde Baru sehingga perlu reformasi besar-besaran di belanja negara,” ujar anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, di Jakarta, Selasa (25/8).

Menurut Dradjad, rendahnya peranan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan APBN belum berfungsi efisien dan efektif. Sebab, banyak anggaran proyek yang sama sekali tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, di Departemen Pendidikan Nasional banyak proyek yang tidak terkait dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek itu. Pada hampir semua departemen terdapat program atau proyek yang mubazir, seperti anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar.

Kecenderungan yang sama terjadi di APBD. Bahkan, di beberapa daerah ada keinginan kuat mendahulukan pengadaan barang dari impor sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Akibatnya, tujuan belanja negara untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan memeratakan hasilnya ke semua daerah tidak tercapai.

Atas dasar itu, ujarnya, Departemen Keuangan dan Bappenas perlu bertindak tegas memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak terkait usaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Depkeu dan Bappenas perlu melakukan investigasi atas beberapa proyek agar mendapatkan legitimasi pemangkasan anggaran.

”Saya belum yakin apakah peranan 8 persen dari belanja negara pada perekonomian bisa tercapai. Hambatannya bukan hanya teknis karena banyak ahli di Depkeu dan Bappenas yang bisa menetapkan rencana pembangunan dengan baik. Hambatannya mungkin politis,” ujarnya.

Unsur-unsur belanja negara yang dianggap memberikan peranan langsung pada pertumbuhan ekonomi adalah belanja barang dan modal. Belanja barang tahun 2009 ditetapkan Rp 87,9 triliun atau naik Rp 31 triliun dari realisasi tahun 2008. Adapun tahun 2010 belanja barang direncanakan mencapai Rp 100,2 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja modal tahun 2009 dialokasikan Rp 74,3 triliun atau naik Rp 1,5 triliun dari realisasi 2008, yakni Rp 72,8 triliun. Tahun 2010 anggaran belanja modal akan naik menjadi Rp 76,9 triliun.

Anggaran belanja modal dan barang itu lebih rendah dari total belanja negara dalam APBN. Belanja negara pada RAPBN 2010 ditargetkan Rp 1.009,5 triliun, naik Rp 3,8 triliun dari alokasi 2009, yakni Rp 1.005,7 triliun.

Anggaran belanja negara sebagian besar mengalir ke sektor konsumtif, antara lain belanja pegawai di daerah. (OIN/FAJ)

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/08/26/0748489/Waduh..Belanja.Negara.Bocor

Komentar dari kelompok 8 :

• Desyria Pratiwi

Seperti yang dilansir oleh anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo bahwa “Di Departemen Pendidikan Nasional banyak proyek yang tidak terkait dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek itu. Pada hampir semua departemen terdapat program atau proyek yang mubazir, seperti anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar” Dengan demikian jelas sekali penyebab bocornya Belanja Negara bukan dikarena kan adanya pembelanjaan yang besar untuk masyarakat, justru untuk para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini menurut saya masih belum adanya tindakan tegas dari Pemerintah. Dan seharusnya Pemerintah lebih mendahulukan anggaran untuk kesejateraan masyarakat, bukan malah membuat suatu anggaran yang besar tanpa fungsi yang jelas.

 

• Isna Hardiani

Fungsi APBN kini sudah tidak lagi berjalan dengan efektif, karena
rendahnya belanja negara dengan pertumbuhan ekonomi  yang ada di
indonesia. Akibatnya tujuan belanja negara tidak merata seperti
perkiraan, alhasil pemerataan tersebut belum tercapai.  Untuk itu,
perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh  Departemen
Keuangan dan Bappenas untuk memangkas anggaran proyek yang sama sekali
tidak terkait usaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Depkeu dan Bappenas
perlu melakukan investigasi serta pemantauan  atas beberapa proyek
agar mendapatkan legitimasi pemangkasan anggaran. Agar fungsi APBN
bisa dapat berjalan efektif lagi.

• Mira Rusmayanti (24212596)

Anggaran belanja Negara seharusnya bisa berjalan dengan efektif, agar untuk mendorong pertumbuhan dan memeratakan perekonomian berjalan efektif. Kebocoran tersebut mengalir ke konsumsi rumah tangga. Seharusnya kita perlu reformasi besar-besaran di belanja Negara. Contohnya saja masih banyak proyek-proyek yang tidak terkait dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. Dan masih banyak juga kasus-kasus yang lainnya. Maka dari itu Departemen Keuangan dan Bappenas harus dan perlu bertindak tegas memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak terkait usaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Departemen Keuangan dan Bappenas perlu melakukan investigasi atas beberapa proyek agar mendapat legitimasi pemangkasan anggaran. Dan agar belanja Negara tidak di pergunakkan ntuk hal-hal yang tidak penting dan tidak terkait dengan proyek-proyek yang tidak jelas. Unsur-unsur belanja Negara yang di anggap memberikan peranan langsung pada pertumbuhan ekonomi adalah belanja barang dan modal itu benar sekali karena anggaran belanja modal dan barang itu lebih rendah dari total belanja Negara APBN. 

• Putri Eka Ayu

Seharusnya departemen keuangan dan bappenas harus bersikap yang tegas dalam hal anggaran proyek yang tidak terkait dalam usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga tidak ada lagi kebocoran dalam APBN. Karena rendahnya belanja pemerintah, menyebabkan APBN tidak bisa berfungsi secara efesien dan efektif. Contonhnya seperti lembaga pemerintah (departemen pendidikan nasional), banyak proyek yang tidak ada kaitannya dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, melainkan hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dalam proyek tsb. Bahkan didaerah-daerah sudah mengadakan pengadaan barang impor, sehinggan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah tsb. Oleh karena itu, sebagian besar anggaran belanja negara mengalir ke sektor konsumtif antara lain belanja pegawai daerah.