Tugas softskill ke3

Pendapatan Per Kapita Bisa 5.000 Dollar AS?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah optimistis pendapatan masyarakat Indonesia bisa meenembus angka 5.000 dollar AS per kapita pada 2014. Pendapatan per kapita Indonesia yang kini menyentuh level 3.000 dollar AS diyakini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia.

"Angka pendapatan per kapita mencapai 5.000 dollar AS bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai," ungkap Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Syahrial Loetan, Senin (28/3/2011).

Kondisi perekonomian nasional yang terus berakselerasi sejak 2009 dinilai sebagai momentum untuk mendongkrak pertumbuhan pendapatan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia sejak tahun 2007 hingga 2010 terus meningkat.

Pada tahun 2007 pendapatan per kapita berada pada level 1.946 dollar AS dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 3.957 triliun. Tahun 2008, pendapatan per kapita meningkat menjadi 2.629 dollar AS dengan PDB mencapai Rp 4.954 triliun.

Di tengah krisis keuangan yang menghantam dunia pada tahun 2009, pendapatan per kapita Indonesia mampu menembus level 2.590 dollar AS dengan PDB mencapai Rp 5.613 triliun. Tahun 2010, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 3.000 dollar AS dengan PDB mencapai Rp 6.422 triliun.

Pemerintah menargetkan, pendapatan per kapita pada lima tahun mendatang minimal bisa menembus level 4.803 dollar AS dengan PDB yang ditargetkan menembus 1.206 miliar dollar AS.

Syahrial menjelaskan, untuk mencapai pendapatan per kapita minimal 4.803 dollar AS pada tahun 2014, Indonesia sudah memiliki modal yang cukup. Laju pertumbuhan ekonomi nasional yang terus berakselerasi hingga tahun 2010 menjadi kunci sekaligus pendongkrak pertambahan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk terus mendorong laju pertumbuhan ekonomi penting dilakukan.

"Momentum ini harus dijaga dan terus didorong. Momentum ini sebagai modal. Kalau target pertumbuhan ekonomi tahun 2014 bisa 7 persen, maka PDB per kapita bisa sesuai target juga," terangnya.

Setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan semua pihak untuk menggenjot peningkatan pendapatan per kapita. Pertama, peningkatan nilai investasi langsung yang masuk ke Indonesia. Kedua, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan tepat waktu pembelanjaannya.

Ketiga, peningkatan ekspor dan impor yang seimbang. Keempat, menjaga daya beli masyarakat agar jangan tergerus oleh meningkatnya inflasi.

Namun, Syahrial pun mengakui, angka pendapatan per kapita saat ini belum mencerminkan pemerataan pendapatan masyarakat. Sebab, angka pendapatan per kapita dihitung hanya dari besaran PDB dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan.

Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter Kementerian PPN Sidqy Suyitno mengungkapkan, idealnya tingkat pendapatan per kapita mencapai 6.000 dollar AS. Ia meyakini, jika tercapai maka dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan politik menjadi lebih baik sehingga cita-cita menjadikan Indonesia negara maju tentu saja mungkin tercapai dengan lebih cepat.

"Pendapatan per kapita 6.000 dollar AS adalah patokan yang sesuai bagi negara demokrasi besar seperti Indonesia, tetapi kalau masih di bawah itu masih akan terjadi gonjang-ganjing, baik itu sosial maupun politik," tandasnya. (Irma Yani/Kontan)

Editor :

Erlangga Djumena

Sumber :

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/03/29/08082373/Pendapatan%20Per%20Kapita%20Bisa%205.000%20Dollar%20AS?

Komentar dari kelompok 8 : 

            1.      Desyria Pratiwi (21212913)

Pendapatan Per Kapita bisa 5000 dollar AS, bukan lah sesuatu yang mustahil dilihat dari Pendapatan Per Kapita pertahun yang selalu meningkat. Seperti yang dilansir Syahrial, “angka pendapatan per kapita saat ini belum mencerminkan pemerataan pendapatan masyarakat. Sebab, angka pendapatan per kapita dihitung hanya dari besaran PDB dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan”

Namun, tidak mencerminkan bahwa seluruh masyarakat hidup dengan sejahtera. Jika pemerintah hanya menginginkan pendapatan per kapita naik menjadi 5000 dollar AS, sebaiknya diiringi oleh pemerataan pendapatan masyarakat. Walaupun pada kenyataannya sampai saat ini lebih banyak masyarakat Indonesia yang jauh dari sejahtera, apalagi masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang belum terpenuhi fasilitas untuk menunjang kesejahteraan mereka.

Berarti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum terealisasikan dengan baik. Pemerintah seharusnya lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan hanya memikirkan bagaimana caranya untuk menaikan Pendapatan Per Kapita sampai 5000 dollar AS di tahun 2014. Dengan begitu, Negara kita akan menjadi Negara yang maju dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan Pendapatan Per Kapita akan terus meningkat di setiap tahunnya.

             2.      Isna Hardiani (23212849)

Pemerintah boleh saja mencanangkan pendapatan perkapita mencapai 5.000
USD pertahun pada tahun 2014. Akan tetapi target tersebut boleh jadi akan sulit terealisasikan.

Pertama, tidak seimbangnya ekspor impor kita dimana neraca impor kita lebih besar dibandingkan ekspor kita keluar negeri.Tentu kita masih ingat akan kasus melonjaknya harga daging sapi,bawang, kedelai dan lain lain karena ketergantungan kita terhadapproduk impor.

Kedua, masalah Upah Minimum Regional atau UMR yang masih rendah.Penyelesaian masalah ini pun terhitung akan pelik sekali. Karena ibarat pisau bermata dua. UMR tinggi akan memberatkan pengusaha yang berakibat pengusaha gulung tikar atau paling tidak melakukan PHK massal demi keberlangsungan perusahaaan. Sedangkan jika UMR tetap kecil maka kesejahteraan buruh akan sulit tercapai.

Yang ketiga adalah kenaikan harga BBM. Memang subsidi BBM sangatmembebani APBN yang beresiko membuat keuangan negara amburadul. Akantetapi opsi menaikan harga BBM pun mempunyai efek pada kenaikan harga barang barang yang lain. Apalagi menjelang pemilu isukenaikan harga BBM menjadi sangat sensitir dan bisa menggagustabilitas Nasional. Jika beberapa faktor diatas bisa diatasi oleh pemerintah. Makapendapatan negara akan naik, target perdapatan perkapita pun bisaterpenuhi dan kesejahteraan rakyat bisa terpenihi. Amin …

            

                3.      Mira Rusmayanti (24212596)

 Benar adanya apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Syahrial Loetan, bahwa angka pendapatan per kapita mencapai 5.000 dollar As bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Karena kondisi perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun bisa meningkat. Dan juga laju pertumbuhan ekonomi nasional yang terus meningkat dan terusberakselerasi hingga tahun 2010 bisa menjadi kunci sekaligus pendongkrakpertambahan pendapatan masyarakat. Maka dari itu upaya untuk terusmendorong laju pertumbuhan ekonomi penting dilakukan, agar pertambahanpendapatan masyarakat Indonesia bisa bertambah. Dan ada empat hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan pendapatan per kapita. Pertama, peningkatan nilai investasi langsung yang masuk ke Indonesia. Kedua, dalammenggunakan APBN yang efektif dan tepat waktu pembelanjaannya. Ketiga, peningkatan ekspor dan impor yang seimbang, jangan sampai Indonesia lebihbanyak di impor dari luar sedangkan Indonesia nya sendiri tidak pernahmengekspor. Keempat, mejaga daya beli masyarakat agar jangan tergerus olehmeningkatnya inflasi. Agar ideal tingkat pendapatan per kapita mencapai 6.000 dollar AS, Karena apabila di bawah itu maka akan masih terjadi gonjang-ganjing, baik itu social ataupun politik. Dan angka tersebut yang sesuai bagi Negara demokrasi besar seperti Indonesia, jika tercapai akan dapat menciptakanstabilitas ekonomi dan politik menjadi lebih baik sehingga cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju tentu saja mungkin tercapai dengan lebih cepat.

               4.      Putri Eka Ayu (25212762)

Sebenarnya Indonesia mampu dalam hal menigkatkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia. Pendapat perkapita Indonesia yang kini menyentuh level 3.000 dollar AS menjadi modal penting. Karena pendapat per kapita masyarakat Indonesia setia tahun ssemakin bertambah, sehingga Indonesia tidak mustahil dapat menyentuh pendapat per kapita sebesar 5.000 dollar AS. Karena Indonesia sudah mempunyai modal yang sangat cukup untuk mencapai pendapatan per kapita tersebut. Namun yang saat di sayangkan sebenarnya pendapat per kapita saat ini belum ada pemerataan pendapatan masyarakat Indonesia itu sendiri, karena angka pendapatan per kapita dihitung hanya dari besaran PDB dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan.

Tugas Softskill ke - 4

Waduh, Belanja Negara Bocor?

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran belanja negara yang dialokasikan dalam APBN disinyalir mengalami kebocoran sehingga fungsi APBN untuk mendorong pertumbuhan dan memeratakan perekonomian tidak berjalan efektif.

”Belanja APBN rata-rata mencapai 20 persen atau seperlima dari nominal produk domestik bruto (sekitar Rp 6.000 triliun pada 2010). Namun, peranan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 6-8 persen terhadap PDB. Saya menduga, kebocoran ini mengalir ke konsumsi rumah tangga. Ini terjadi sejak zaman Orde Baru sehingga perlu reformasi besar-besaran di belanja negara,” ujar anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, di Jakarta, Selasa (25/8).

Menurut Dradjad, rendahnya peranan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan APBN belum berfungsi efisien dan efektif. Sebab, banyak anggaran proyek yang sama sekali tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, di Departemen Pendidikan Nasional banyak proyek yang tidak terkait dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek itu. Pada hampir semua departemen terdapat program atau proyek yang mubazir, seperti anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar.

Kecenderungan yang sama terjadi di APBD. Bahkan, di beberapa daerah ada keinginan kuat mendahulukan pengadaan barang dari impor sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Akibatnya, tujuan belanja negara untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan memeratakan hasilnya ke semua daerah tidak tercapai.

Atas dasar itu, ujarnya, Departemen Keuangan dan Bappenas perlu bertindak tegas memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak terkait usaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Depkeu dan Bappenas perlu melakukan investigasi atas beberapa proyek agar mendapatkan legitimasi pemangkasan anggaran.

”Saya belum yakin apakah peranan 8 persen dari belanja negara pada perekonomian bisa tercapai. Hambatannya bukan hanya teknis karena banyak ahli di Depkeu dan Bappenas yang bisa menetapkan rencana pembangunan dengan baik. Hambatannya mungkin politis,” ujarnya.

Unsur-unsur belanja negara yang dianggap memberikan peranan langsung pada pertumbuhan ekonomi adalah belanja barang dan modal. Belanja barang tahun 2009 ditetapkan Rp 87,9 triliun atau naik Rp 31 triliun dari realisasi tahun 2008. Adapun tahun 2010 belanja barang direncanakan mencapai Rp 100,2 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja modal tahun 2009 dialokasikan Rp 74,3 triliun atau naik Rp 1,5 triliun dari realisasi 2008, yakni Rp 72,8 triliun. Tahun 2010 anggaran belanja modal akan naik menjadi Rp 76,9 triliun.

Anggaran belanja modal dan barang itu lebih rendah dari total belanja negara dalam APBN. Belanja negara pada RAPBN 2010 ditargetkan Rp 1.009,5 triliun, naik Rp 3,8 triliun dari alokasi 2009, yakni Rp 1.005,7 triliun.

Anggaran belanja negara sebagian besar mengalir ke sektor konsumtif, antara lain belanja pegawai di daerah. (OIN/FAJ)

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/08/26/0748489/Waduh..Belanja.Negara.Bocor

Komentar :

1.      Desyria Pratiwi (21212913)

Seperti yang dilansir oleh anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo bahwa “Di Departemen Pendidikan Nasional banyak proyek yang tidak terkait dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek itu. Pada hampir semua departemen terdapat program atau proyek yang mubazir, seperti anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar” Dengan demikian jelas sekali penyebab bocornya Belanja Negara bukan dikarena kan adanya pembelanjaan yang besar untuk masyarakat, justru untuk para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini menurut saya masih belum adanya tindakan tegas dari Pemerintah. Dan seharusnya Pemerintah lebih mendahulukan anggaran untuk kesejateraan masyarakat, bukan malah membuat suatu anggaran yang besar tanpa fungsi yang jelas.

2.      Isna Hardiani (23212849)

Fungsi APBN kini sudah tidak lagi berjalan dengan efektif, karena rendahnya belanja negara dengan pertumbuhan ekonomi  yang ada di indonesia. Akibatnya tujuan belanja negara tidak merata seperti perkiraan, alhasil pemerataan tersebut belum tercapai.  Untuk itu, perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh  Departemen Keuangan dan Bappenas untuk memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak terkait usaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Depkeu dan Bappenas perlu melakukan investigasi serta pemantauan  atas beberapa proyek agar mendapatkan legitimasi pemangkasan anggaran. Agar fungsi APBN bisa dapat berjalan efektif lagi.

      3.   Mira Rusmayanti (24212596)

Anggaran belanja Negara seharusnya bisa berjalan dengan efektif, agar untuk mendorong pertumbuhan dan memeratakan perekonomian berjalan efektif. Kebocoran tersebut mengalir ke konsumsi rumah tangga. Seharusnya kita perlu reformasi besar-besaran di belanja Negara. Contohnya saja masih banyak proyek-proyek yang tidak terkait dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. Dan masih banyak juga kasus-kasus yang lainnya. Maka dari itu Departemen Keuangan dan Bappenas harus dan perlu bertindak tegas memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak terkait usaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Departemen Keuangan dan Bappenas perlu melakukan investigasi atas beberapa proyek agar mendapat legitimasi pemangkasan anggaran. Dan agar belanja Negara tidak di pergunakkan ntuk hal-hal yang tidak penting dan tidak terkait dengan proyek-proyek yang tidak jelas. Unsur-unsur belanja Negara yang di anggap memberikan peranan langsung pada pertumbuhan ekonomi adalah belanja barang dan modal itu benar sekali karena anggaran belanja modal dan barang itu lebih rendah dari total belanja Negara APBN.

4.      Putri Eka Ayu (25212762)

Seharusnya departemen keuangan dan bappenas harus bersikap yang tegas dalam hal anggaran proyek yang tidak terkait dalam usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga tidak ada lagi kebocoran dalam APBN. Karena rendahnya belanja pemerintah, menyebabkan APBN tidak bisa berfungsi secara efesien dan efektif. Contonhnya seperti lembaga pemerintah (departemen pendidikan nasional), banyak proyek yang tidak ada kaitannya dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, melainkan hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dalam proyek tsb. Bahkan didaerah-daerah sudah mengadakan pengadaan barang impor, sehinggan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah tsb. Oleh karena itu, sebagian besar anggaran belanja negara mengalir ke sektor konsumtif antara lain belanja pegawai daerah.

Tugas softskill ke - 4

Waduh, Belanja Negara Bocor?

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran belanja negara yang dialokasikan dalam APBN disinyalir mengalami kebocoran sehingga fungsi APBN untuk mendorong pertumbuhan dan memeratakan perekonomian tidak berjalan efektif.

”Belanja APBN rata-rata mencapai 20 persen atau seperlima dari nominal produk domestik bruto (sekitar Rp 6.000 triliun pada 2010). Namun, peranan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 6-8 persen terhadap PDB. Saya menduga, kebocoran ini mengalir ke konsumsi rumah tangga. Ini terjadi sejak zaman Orde Baru sehingga perlu reformasi besar-besaran di belanja negara,” ujar anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, di Jakarta, Selasa (25/8).

Menurut Dradjad, rendahnya peranan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan APBN belum berfungsi efisien dan efektif. Sebab, banyak anggaran proyek yang sama sekali tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, di Departemen Pendidikan Nasional banyak proyek yang tidak terkait dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek itu. Pada hampir semua departemen terdapat program atau proyek yang mubazir, seperti anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar.

Kecenderungan yang sama terjadi di APBD. Bahkan, di beberapa daerah ada keinginan kuat mendahulukan pengadaan barang dari impor sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Akibatnya, tujuan belanja negara untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan memeratakan hasilnya ke semua daerah tidak tercapai.

Atas dasar itu, ujarnya, Departemen Keuangan dan Bappenas perlu bertindak tegas memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak terkait usaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Depkeu dan Bappenas perlu melakukan investigasi atas beberapa proyek agar mendapatkan legitimasi pemangkasan anggaran.

”Saya belum yakin apakah peranan 8 persen dari belanja negara pada perekonomian bisa tercapai. Hambatannya bukan hanya teknis karena banyak ahli di Depkeu dan Bappenas yang bisa menetapkan rencana pembangunan dengan baik. Hambatannya mungkin politis,” ujarnya.

Unsur-unsur belanja negara yang dianggap memberikan peranan langsung pada pertumbuhan ekonomi adalah belanja barang dan modal. Belanja barang tahun 2009 ditetapkan Rp 87,9 triliun atau naik Rp 31 triliun dari realisasi tahun 2008. Adapun tahun 2010 belanja barang direncanakan mencapai Rp 100,2 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja modal tahun 2009 dialokasikan Rp 74,3 triliun atau naik Rp 1,5 triliun dari realisasi 2008, yakni Rp 72,8 triliun. Tahun 2010 anggaran belanja modal akan naik menjadi Rp 76,9 triliun.

Anggaran belanja modal dan barang itu lebih rendah dari total belanja negara dalam APBN. Belanja negara pada RAPBN 2010 ditargetkan Rp 1.009,5 triliun, naik Rp 3,8 triliun dari alokasi 2009, yakni Rp 1.005,7 triliun.

Anggaran belanja negara sebagian besar mengalir ke sektor konsumtif, antara lain belanja pegawai di daerah. (OIN/FAJ)

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/08/26/0748489/Waduh..Belanja.Negara.Bocor

Komentar dari kelompok 8 :

• Desyria Pratiwi

Seperti yang dilansir oleh anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo bahwa “Di Departemen Pendidikan Nasional banyak proyek yang tidak terkait dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek itu. Pada hampir semua departemen terdapat program atau proyek yang mubazir, seperti anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar” Dengan demikian jelas sekali penyebab bocornya Belanja Negara bukan dikarena kan adanya pembelanjaan yang besar untuk masyarakat, justru untuk para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini menurut saya masih belum adanya tindakan tegas dari Pemerintah. Dan seharusnya Pemerintah lebih mendahulukan anggaran untuk kesejateraan masyarakat, bukan malah membuat suatu anggaran yang besar tanpa fungsi yang jelas.

 

• Isna Hardiani

Fungsi APBN kini sudah tidak lagi berjalan dengan efektif, karena
rendahnya belanja negara dengan pertumbuhan ekonomi  yang ada di
indonesia. Akibatnya tujuan belanja negara tidak merata seperti
perkiraan, alhasil pemerataan tersebut belum tercapai.  Untuk itu,
perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh  Departemen
Keuangan dan Bappenas untuk memangkas anggaran proyek yang sama sekali
tidak terkait usaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Depkeu dan Bappenas
perlu melakukan investigasi serta pemantauan  atas beberapa proyek
agar mendapatkan legitimasi pemangkasan anggaran. Agar fungsi APBN
bisa dapat berjalan efektif lagi.

• Mira Rusmayanti (24212596)

Anggaran belanja Negara seharusnya bisa berjalan dengan efektif, agar untuk mendorong pertumbuhan dan memeratakan perekonomian berjalan efektif. Kebocoran tersebut mengalir ke konsumsi rumah tangga. Seharusnya kita perlu reformasi besar-besaran di belanja Negara. Contohnya saja masih banyak proyek-proyek yang tidak terkait dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. Dan masih banyak juga kasus-kasus yang lainnya. Maka dari itu Departemen Keuangan dan Bappenas harus dan perlu bertindak tegas memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak terkait usaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Departemen Keuangan dan Bappenas perlu melakukan investigasi atas beberapa proyek agar mendapat legitimasi pemangkasan anggaran. Dan agar belanja Negara tidak di pergunakkan ntuk hal-hal yang tidak penting dan tidak terkait dengan proyek-proyek yang tidak jelas. Unsur-unsur belanja Negara yang di anggap memberikan peranan langsung pada pertumbuhan ekonomi adalah belanja barang dan modal itu benar sekali karena anggaran belanja modal dan barang itu lebih rendah dari total belanja Negara APBN. 

• Putri Eka Ayu

Seharusnya departemen keuangan dan bappenas harus bersikap yang tegas dalam hal anggaran proyek yang tidak terkait dalam usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga tidak ada lagi kebocoran dalam APBN. Karena rendahnya belanja pemerintah, menyebabkan APBN tidak bisa berfungsi secara efesien dan efektif. Contonhnya seperti lembaga pemerintah (departemen pendidikan nasional), banyak proyek yang tidak ada kaitannya dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, melainkan hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dalam proyek tsb. Bahkan didaerah-daerah sudah mengadakan pengadaan barang impor, sehinggan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah tsb. Oleh karena itu, sebagian besar anggaran belanja negara mengalir ke sektor konsumtif antara lain belanja pegawai daerah.